Kasus pelanggaran ham di bidang budaya

By On Wednesday, August 24th, 2022 Categories : Tanya Jawab

Kasus pelanggaran ham di bidang budaya – Halo Agan semua, Terima Kasih sudah berkunjung ke blog TrendWisata ini. Siang ini, kami dari website TrendWisata mau berbagi saran yang bagus yang menunjukkan pada anda mengenai Kasus pelanggaran ham di bidang budaya. Kami persilakan tante dan om cek dibawah ini:

Humas (18/3/2022) | Pakar HAM UGM Dr. Herlambang P. Wiratraman diundang menjadi narasumber dalam seri kedua dari serangkaian diskusi yang digelar Human Rights Law Studies (HRLS) UNAIR. Seri ini digelar pada Kamis sore (17/3/2022). Materi yang dieksplor adalah terjalnya laju penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, sekalipun era Reformasi telah bergulir lebih dari dua dekade.

Disadur dari Amnesty International Indonesia, masih terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum menemui pelita keadilan. Beberapa contohnya adalah Genosida 1965-66, Peristiwa Talangsari 1989, Penghilangan Paksa 1997-98, Kerusuhan Mei 1998, dan Peristiwa Paniai 2004.

Impunitas, Impunitas, dan Impunitas!

Herlambang menyerukan bahwa terkalutinya kasus-kasus tersebut dengan impunitas merupakan bentuk kejahatan negara yang sistematik. Hal ini dikarenakan bahwa negara terlibat langsung dalam pelanggaran HAM berat. Ia juga menambahkan bahwa negara terlibat supaya proses penegakan hukumnya mencerminkan kepentingan politik kekuasaan. 

“Penggunaan instrumentasi hukum atau politik digunakan, terkadang secara terang-terangan. Ambil contoh adalah pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin bahwa Penembakan Semanggi bukanlah pelanggaran HAM berat. Negara juga denial dengan pertanggungjawaban pelanggaran HAM berat, seperti penyangkalan terhadap International People’s Tribunal 1965 yang memvonis bahwa pemerintah Indonesia melakukan genosida pada Peristiwa 1965-66,” papar mantan lektor FH UNAIR itu.

Pelaku pelanggaran HAM berat justru malah dilibatkan dalam pengambil kebijakan atau menjabat di pemerintahan. Herlambang mengatakan bahwa hal ini merupakan kontradiksi dengan semangat mengakhiri impunitas. Ia memberikan contoh dengan pengangkatan Wiranto sebagai menteri dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di era Presiden Jokowi, sekalipun ia terduga terlibat dalam kasus Timor Timur 1999. 

“Semua ini berwujud melalui lemahnya komitmen politik hukum negara untuk merampungkan kasus pelanggaran HAM berat,” simpul mantan Direktur HRLS UNAIR itu.

Mengobati Lukanya Sendiri

Herlambang mengatakan bahwa problema utama dari kusutnya benang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat adalah waktu. Tak jarang keluarga/orang terdekat korban sudah tutup usia terlebih dahulu sebelum mengetahui kebenaran, atau bahkan mendapat akses keadilan.

“Padahal dalam konteks pelanggaran HAM berat, korban atau keluarga korban berhak atas kebenaran. Negara wajib memberikan detail terkait apa yang terjadi, bagaimana proses penegakan hukumnya, dan siapa pelakunya. Mereka juga berhak atas untuk mengakses keadilan, dan reparasi atas kerugian yang diderita,” ujar peneliti ELSAM itu.

Di penghujung sesi materinya, Herlambang menceritakan terkait inisiatif masyarakat untuk mengungkap kebenaran atas kasus pelanggaran HAM berat di kala absennya negara. Beberapa contoh adalah pembongkaran kuburan massal kala Genosida 1965-66 di beberapa tempat seperti Sidoarjo, Jembrana, dan Semarang. Walikota Palu Rusdy Pastura juga pernah mengeluarkan Deklarasi Palu yang berisi permintaan maaf resmi kepada para korban Genosida 1965-66.

Penulis: Pradnya Wicaksana

LatuharharyKomnas HAM dan para pegiat kebudayaan perlu mencapai kata sepakat untuk bekerjasama guna meminimalisasi kebudayaan yang berkembang dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dalam rangka mengantisipasi terjadinya tindak pelanggaran HAM, kata Amiruddin Al Rahab, Koordinator Penegakan HAM, pada diskusi media yang mengangkat tema “HAM dan Kebudayaan : Mencari Ruang untuk Bertemu”, bertempat di Gedung Komnas HAM Jakarta, pada Jumat (26/07/2019).

Amiruddin menilai bahwa kebudayaan dan HAM layaknya dua sisi mata uang. Di satu sisi kebudayaan adalah hak asasi manusia, sebagai bagian pengembangan diri dan pribadi manusia seutuhnya dan dijamin oleh negara. Sementara di sisi lain, melalui kebudayaan, upaya infiltrasi nilai-nilai hak asasi manusia dapat dilakukan secara efektif.

Semisal dalam mengajarkan Pancasila, tidak cukup hanya menghapal ke-5 sila saja, tetapi nilai-nilai Pancasila tersebut harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari. Apabila kita mengajarkan dan mengamalkan nilai Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari, kebudayaan kita sebagai bangsa akan terus berkembang”, papar Amiruddin

Menurutnya, pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia ke depan juga berada pada konteks yang sama. Hak asasi manusia, lanjutnya, harus menjadi bagian dari budaya bangsa. Pada upaya ini, pegiat-pegiat kebudayaan juga memegang tanggung jawab yang besar. Jikalau pegiat kebudayaan menghindari tanggung jawab ini, maka HAM hanya akan menjadi artifisial semata dan tidak memberikan kontribusi bagi perbaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Amiruddin menegaskan apabila masyarakat tidak merasa (aware) terhadap persoalan HAM dan hanya ditumpukan kepada palu hakim di ruang pengadilan, maka perkara pelanggaran HAM dan level penanganannya akan terus menerus seperti kondisi saat ini.

“Jika kita tidak mampu membangun kebudayaan yang respect terhadap prinsip HAM dan menjadikan permasalahan HAM menjadi bagian dari problem sosial atau masalah diri sendiri, maka hal-hal yang telah diatur dan disuarakan pada materi undang-undang HAM hanya akan menjadi informasi di atas kertas saja. Padahal salah satu hal yang menentukan majunya kebudayaan adalah apabila HAM dibangun integral dengan pengembangan kebudayaan”, tegas Amiruddin.

Lebih lanjut Amiruddin mengungkapkan banyak hal bisa dilakukan untuk memperbesar ruang temu antara HAM dan Kebudayaan. Aktivitas-aktivitas kebudayaan yang disisipi oleh nilai-nilai HAM akan semakin memperbesar ruang temu antara HAM dan kebudayaan.

“Aktivitas yang dimaksud misalnya, seni rupa yang menyuarakan tentang ketidakadilan atau tarian yang bisa menggambarkan tentang problem sosial manusia yang mengundang perhatian atau teater, karya sastra atau puisi yang bisa menjadi inspirasi dan menggugah banyak orang”, ungkap Amiruddin.

Amiruddin juga mempertimbangkan agar kerja-kerja Komnas HAM ke depan akan lebih diarahkan pada pengembangan nilai – nilai Kebudayaan dan HAM. “Sehingga ke depan orang yang datang ke Komnas HAM tidak hanya mengadu tentang tanahnya yang hilang atau anaknya yang dipukuli oleh aparat keamanan, namun juga diwarnai dengan pengembangan nilai-nilai kebudayaan atau ekspresi seni dan budaya”, pungkasnya. (Niken/ENS)

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kiri) dan Rektor UGM Panut Mulyono (kanan) menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Komnas HAM dengan UGM di ruang sidang pimpinan UGM, Jumat (2/11/2018). – Harian Jogja/Bernadheta Dian Saraswati

Harianjogja.com, SLEMAN–Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia menilai hak asasi di bidang sosial dan budaya masih kurang mendapat perhatian. Hal ini kerap memicu munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, jika Indonesia ingin tumbuh menjadi negara berkeadilan, maka HAM harus dibicarakan dan mendapat perhatian secara lebih luas dan mendalam.

“Selama ini yang dibicarakan hanya hak politik. Sementara hak sosial budaya masih kurang, seperti mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, bagaimana kaum difabel diperlakukan, bahkan yang masih miskin kajiannya tentang lansia,” katanya di UGM, Jumat (2/11/2018).

Untuk urusan hak asasi terhadap lansia, Damanik bahkan menyebut Indonesia kalah dengan Singapura. Seharusnya hak asasi bidang sosial budaya ini diperlakukan sama seperti bidang lain yang selama ini sering disuarakan dan diperjuangkan.

Untuk itu, Komnas HAM menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan UGM untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin sebelumnya, khususnya di bidang pembuatan kajian-kajian seputar HAM. Ia berharap relasi ini juga memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan.

Damanik mengatakan peran para ahli dari kalangan perguruan tinggi sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam menyusun kajian-kajian mendalam tetapi juga berkontribusi dalam merevisi undang-undang. Selama ini kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya adalah pelatihan mediasi yang diikuti anggota PMI UGM dan pemberian data Komnas HAM terhadap mahasiswa.

Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan perhatian terhadap HAM sudah ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini, bahkan kepada kaum difabel di lingkungan kampus. Beberapa contohnya adalah mengusahakan para calon mahasiswa difabel leluasa mengikuti seleksi di UGM dan dibangunnya perpustakaan ramah difabel.

“Jumlahnya [mahasiswa difabel] cukup banyak dan ada komunitas unit kegiatan mahasiswa [UKM] juga. Kami ingin kampus ini inklusif untuk mengakomodasi mahasiswa difabel,” tuturnya.

Panut berharap kerja sama berjalan dengan baik sesuai visi dan misi Komnas HAM. Ia mengakui yang dimiliki dari universitas adalah tenaga ahli dan mahasiswa, sehingga melalui kerja sama itu keduanya bisa berkontribusi dalam memperhatikan masalah-masalah pelanggaran HAM. “Semoga Indonesia menjadi bangsa yang. Indonesia menjadi contoh sebagai kawasan yang mengedepankan HAM,” katanya. (Bernadheta Dian Saraswati)

Kasus pelanggaran ham di bidang budaya | admin | 4.5