Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 adalah

By On Monday, August 22nd, 2022 Categories : Tanya Jawab

Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 adalah – Apa khabar tante dan om semua, Terima Kasih sudah berkunjung ke halaman blog www.trendwisata.com ini. Sekarang, saya di web www.trendwisata.com mau share tips yang keren yang menjelaskan tentang Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 adalah. Silahkan sobs lihat di bawah ini:

Lihat Foto

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra

Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Kawasan ini disebut sebagai model yang dibangun Soekarno dalam mengadopsi ruh keindonesian, khususnya dari betawi, terkait prinsip halaman dengan tanaman dan ruang air yang lebih luas dibandingkan bangunan.

KOMPAS.com– Istilah lembaga negara diketahui dalam Ketetapan MPR No. III/MPr/1978 yang menyebutkan istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. 

Dalam Ketetapan MPR tersebut, yang dimaksud Lembaga Tertinggi Negara adalah:

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sedangkan yang dimaksud Lembaga Tinggi Negara sesuai urut-urutan dalam Undang-undang Dasar 1945 (sebelum amendemen), adalah:

  1. Presiden
  2. Dewan Pertimbangan Agung
  3. Dewan Perwakilan Rakyat
  4. Badan Pemeriksa Keuangan
  5. Mahkamah Agung

Setelah amendemen UUD 1945, lembaga-lembaga negara di Indonesia terdiri dari:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  4. Lembaga kepresidenan
  5. Mahkamah Agung (MA)
  6. Mahkamah Konstitusi (MK)
  7. Komisi Yudisial (KY)
  8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Baca juga: DPR, MPR, dan DPD, Fungsi dan Wewenangnya

Sebenarnya bagaimana komposisi lembaga-lembaga negara di Indonesia?

Lembaga negara di Indonesia

Dalam Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2018), penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu:

  1. Lembaga legislatif
  2. Lembaga eksekutif
  3. Lembaga yudikatif
  4. Lembaga eksaminatif
  5. Lembaga negara independen

Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga negara di Indonesia tersebut:

Lembaga legislatif

Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari:

  1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga legislatif di Indonesia:

MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan pusat.
Sedangkan lembaga perwakilan rakyat yang ada di pemerintahan daerah disebut DPRD, meliputi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota.

DPD adalah lembaga perwakilan atau utusan dari daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

Baca juga: Pekan Ini, Pemerintah Ajukan Draf Omnibus Law ke DPR

Lembaga eksekutif

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Lembaga eksekutif terdiri dari:

  1. Presiden
  2. Wakil Presiden
  3. Kementerian negara
  4. Pejabat setingkat menteri
  5. Lembaga pemerintah nonkementerian

Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga eksekutif di Indonesia:

Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu Wakil Presiden. Sehingga Presiden dan Wakil Presiden berada dalam satu kelembagaan, yaitu lembaga kepresidenan.

Wakil Presiden adalah pembantu Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun.

Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri negara (menter)i adalah pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Para menteri bertanggung jawab langsung pada Presiden.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pindah Ibu Kota Bukan Hanya Memindah Istana

  • Pejabat setingkat menteri

Pejabat setingkat menteri merupakan salah satu unsur dalam struktur organisasi pemerintah pusat. Pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pejabat setingkat menteri di negara Indonesia terdiri dari:

  1. Jaksa Agung
  2. Sekretaris Kabinet
  3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
  4. Panglima Tentara Nasional Indonesia
  5. Kepala Badan Intelijen Negara
  6. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengamanan dan Pengendalian Pembangunan
  7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • Lembaga pemerintah nonkementerian

Lembaga pemerintah nonkementerian dulu bernama lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) yaitu lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.

Dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, beberapa lembaga pemerintah nonkementerian di antaranya:

  1. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas)
  3. Badan Intelijen Negara (BIN)
  4. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  5. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  7. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan)
  8. Badan Narkotik Nasional (BNN)
  9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  11. Badan Pusat Statistik (BPS)
  12. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan)
  13. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Baca juga: Menpan RB Sebut Pemangkasan Eselon Disesuaikan Kebutuhan Kementerian

Lembaga yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh:

  1. Mahkamah Agung (MA)
  2. Mahkamah Konstitusi (MK)
  3. Komisi Yudisial (KY)

Berikut ini penjelasan singkat mengenai masing-masing lembaga yudikatif di Indonesia:

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kedudukan MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 24 dan pasal 24A serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan di Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Mahkamah Konstitusi secara khusus diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Komisi Yudisial adalah lembaga negara baru pasca amendemen UUD 1945. Komisi Yudisial diatur secara khusus dalam pasal 24B UUD 1945.

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalma rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Tekankan Pentingnya Reformasi Struktural Peran Perempuan

Lembaga eksaminatif

Lembaga eksaminatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga independen. Lembaga eksaminatif adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Di Indonesia lembaga eksaminatif adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Lembaga negara independen

Lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden.

Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas tinggi dan bebas dari kepentingan politik tertentu.

Lembaga negara independen berdasarkan konstitusi di Indonesia antara lain:

  1. Komisi Yudisial (KY)
  2. Bank Indonesia (BI)
  3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  4. TNI dan Polri
  5. Kejaksaan Agung
  6. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Lembaga Negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah.[1] Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam empat tingkatan kelembagaan yakni:

  1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY;
  2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman dan sebagainya;
  3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; dan
  4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.[2]

Dari segi hierarki, lembaga negara dapat dibedakan ke dalam tiga lapis yakni lapis pertama dapat disebut Lembaga Tinggi Negara, lapis kedua dapat disebut Lembaga Negara saja dan lapis ketiga merupakan lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang.[3]

Lembaga Tinggi Negara

Lembaga yang termasuk dalam Lembaga Tinggi Negara adalah:

  • Presiden dan Wakil Presiden;
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
  • Mahkamah Konstitusi (MK);
  • Mahkamah Agung (MA);
  • Komisi Yudisial (KY); dan
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lembaga Negara

Lembaga negara yang masuk dalam lapis kedua yang disebutkan dalam UUD 1945:

  • Duta dan Konsul (Pasal 13 Ayat 2)
  • Suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang (Pasal 16) – Dahulu Dewan Pertimbangan Agung (dihapus saat amendemen) sekarang Dewan Pertimbangan Presiden
  • Menteri Negara (Pasal 17)
    • Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 (Pasal 8 Ayat 3)
  • Komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang – Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22E Ayat 5)
  • Bank Sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggungjawab dan independensinya diatur lebih lanjut dengan undang-undang – Bank Indonesia (Pasal 23D)
  • Tentara Nasional Indonesia (Pasal 30 Ayat 3)
    • Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 (Pasal 10)
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 30 Ayat 4)

selain enam lembaga yang disebutkan dalam UUD di atas, terdapat juga lembaga lain yang disejajarkan dengan organisasi lapis ke dua yakni lembaga negara yang dibentuk dengan UU, yang disusun antara DPR dan Presiden. Lembaga ini dapat dibubarkan apabila UU atau pasal yang mengatur lembaga tersebut dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Beberapa contoh lembaga ini yaitu:

  • Kejaksaan Agung (UU 16 tahun 2004);
  • Otoritas Jasa Keuangan (UU 21 tahun 2011);
  • Lembaga Penjamin Simpanan (UU 24 tahun 2004);
  • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (UU 39 tahun 1999);
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (UU 20 tahun 2002);
  • Komisi Penyiaran Indonesia (UU 30 tahun 2002);
  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU 5 tahun 1999);
  • Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU 27 tahun 2004) – dibatalkan Mahkamah Konstitusi;
  • Komisi Perlindungan Anak Indonesia (UU 23 tahun 2002);
  • Ombudsman Republik Indonesia (UU 37 tahun 2008); dan lain-lainnya.

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan presiden atau beleid presiden. Jika presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid presiden. Contoh lembaga-lembaga ini yaitu:

  • Badan Ekonomi Kreatif (Perpres 6 tahun 2015)
  • Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Perpres 192 tahun 2014)
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 106 tahun 2007)
  • Lembaga Ketahanan Nasional (Perpres 67 tahun 2016); dan lain-lainnya.

Penataan Lembaga Negara [4]

Berdasarkan Pasal 17 UUD 1945, Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri. Keberadaan menteri-menteri tersebut telah diatur secara jelas dan tegas dalam sebuah payung hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Menteri-menteri tersebut mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan sehingga dapat diartikan bahwa semua fungsi pemerintahan sudah terbagi habis dalam tugas Kementerian. Saat ini, terdapat 34 (tiga puluh empat) Kementerian yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

  • Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di bidang pemerintahan, Presiden dengan mengacu kepada kewenangannya berdasarkan Pasal 4 UUD 1945, juga membentuk Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang merupakan special agency yang melaksanakan tugas dan fungsi spesifik tertentu dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian. Saat ini telah dibentuk dua puluh tujuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Selain itu, terdapat 6 (enam) dipimpin oleh pejabat setingkat menteri, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara dan Badan Siber dan Sandi Negara. Jumlah pejabat setingkat menteri ditentukan oleh Presiden saat pembentukan Kabinet.

Di luar Kementerian Negara, LPNK, dan lembaga yang dipimpin Pejabat setingkat Menteri tersebut, dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, juga terdapat lembaga-lembaga lain, yaitu Lembaga Non Struktural (LNS) sebagai perwujudan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. LNS merupakan lembaga di luar struktur organisasi instansi pemerintah, yang bersifat independen serta memiliki otonomi dalam menjalankan mandatnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memberikan pelayanan penyiaran radio dan televisi juga telah dibentuk Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. LPP yang ada di tingkat negara yaitu LPP Televisi Republik Indonesia dan LPP Radio Republik Indonesia.

  • Lembaga Struktural di Bawah Kementerian Negara

Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang akan tetapi secara struktural bertanggungjawab kepada Menteri yang bertanggungjawab diurusan tertentu.

  • Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (di bawah Kementerian Keuangan); dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (di bawah Kementerian Perdagangan)
  • Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (UU 39 1999, di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika)
  • Badan Pengatur Jalan Tol (UU 38 tahun 2004, dibawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Lembaga Daerah

Di samping itu, ada pula lembaga-lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga daerah itu adalah:

  • Pemerintahan Daerah Provinsi (terdiri atas Gubemur & DPRD Provinsi);
  • Pemerintahan Daerah Kabupaten (terdiri atas Bupati & DPRD Kabupaten); dan
  • Pemerintahan Daerah Kota (terdiri atas Wali kota & DPRD Kota);

Lembaga di tingkat daerah disebut lembaga daerah yang dapat dibedakan pula, yaitu:

  1. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang pengangkatan anggota dilakukan dengan Keputusan Presiden; Contoh: Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Otorita Batam, dan lainnya.[5][6][7][8]
  2. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tingkat pusat atau Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Pejabat Pusat; Contoh: Sekretaris Daerah.[butuh rujukan]
  3. Lembaga daerah yang kewenangannya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dan pengangkatan anggotanya dilakukan dengan Keputusan Gubernur;
  4. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  5. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali kota;
  6. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali kota; dan
  7. Lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati atau Wali kota yang pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Wali kota.[9]
  • Lembaga Tinggi Negara
    • Perdana Menteri
    • Dewan Pertimbangan Agung
  • Kementerian / Departemen Negara
  • Lembaga Pemerintah Non Kementerian / Departemen
    • Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
    • Lembaga Informasi Nasional
  • Lembaga Non Struktural
    • Badan Penyehatan Perbankan Nasional
    • Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias
    • Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi
  • Lembaga Struktural di Bawah Kementerian / Departemen Negara
    • Badan Akuntansi Keuangan Negara (di bawah Departemen Keuangan)
  • Daftar Susunan Organisasi Lembaga Negara
  1. ^ Jimly Asshiddiqie (2006): Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi hal. 41
  2. ^ Jimly Asshiddiqie (2006): Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi hal. 49-51
  3. ^ Jimly Asshiddiqie (2006): Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi hal. 105-107
  4. ^ “Perlu Undang-Undang Penataan Kelembagaan”
  5. ^ “Keppres0381994”. jdih.setkab.go.id. Diakses tanggal 2022-05-18. 
  6. ^ “PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO” (PDF). Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diakses tanggal 2022-05-19.  line feed character di |title= pada posisi 58 (bantuan)
  7. ^ Negara, Kementerian Sekretariat. “LNS yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden | Sekretariat Negara”. www.setneg.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-05-18. 
  8. ^ “Napak Tilas Pembangunan Batam dalam Sejarah Badan Pengusahaan Batam”. Badan Pengusahaan Batam. Diakses tanggal 2022-05-19. 
  9. ^ Jimly Asshiddiqie (2006): Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi hal. 53

Diperoleh dari “https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lembaga_Negara_Indonesia&oldid=21299902”

Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 adalah | admin | 4.5